PROFIL SINGKAT MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI)

PROFIL SINGKAT MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI)

Majelis Ulama Indonesia (MUI) memiliki posisi unik dan strategis dalam sistem keagamaan dan ketatanegaraan di Indonesia. Kehadirannya tidak hanya menjadi tempat berhimpun para ulama, tetapi juga jembatan penghubung antara pemerintah (umara) dan umat Islam.

1. Sejarah Singkat Berdirinya MUI

MUI didirikan pada tanggal 17 Rajab 1395 H atau bertepatan dengan 26 Juli 1975 di Jakarta, melalui Musyawarah Nasional Ulama I.

Pendirian MUI didorong oleh dinamika pembangunan nasional pada era Orde Baru yang memerlukan peran aktif para ulama untuk memberikan pertimbangan keagamaan dan menjaga harmonisasi sosial. Prof. Dr. HAMKA (Buya Hamka) terpilih sebagai Ketua Umum pertama dan meletakkan dasar independensi ulama dalam menyuarakan kebenaran.

2. Profil dan Karakteristik Kelembagaan

MUI bukan merupakan organisasi masyarakat (ormas) biasa, melainkan wadah musyawarah (majlis al-musyawarah) yang menghimpun para ulama, zuama (pemimpin), dan cendekiawan muslim dari pelbagai organisasi keislaman di Indonesia.

Sifat Lembaga: Independen, non-pemerintah, dan berbasis konsensus (syura).
Prinsip Gerakan: Islam Wasathiyah (moderasi beragama) yang menjauhi pemikiran ekstrem kanan (tatharruf) maupun ekstrem kiri (tashil).
Struktur: Terstruktur dari tingkat Pusat, Provinsi, hingga Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia.

3. Peran Strategis MUI di Tingkat Nasional

Di tingkat nasional, MUI menjalankan lima peran utama (khittah gerakan):

Peran Strategis	Bentuk Implementasi
*Warisat al-Anbiya* (Penerus Tugas Para Nabi)	Menyebarkan ajaran Islam yang rahmatan lil 'alamin dan membimbing moral umat.
*Mufti al-Ummah* (Pemberi Fatwa)	Mengeluarkan fatwa keagamaan serta panduan hukum Islam terkait persoalan sosial, medis, ekonomi syariah, dan ibadah.
*Hadayah wa Himayat al-Ummah* (Pembimbing dan Pelindung Umat)	Menjaga akidah umat dari pemahaman menyimpang serta melindungi konsumen melalui sertifikasi halal.
*Rai wa Khadim al-Ummah* (Pelayan Umat)	Memprakarsai pemberdayaan ekonomi syariah (seperti BAZNAS dan LPPOM) serta gerakan sosial kemanusiaan.
*Sadiyq al-Hukumah* (Mitra Pemerintah)	Menjadi mitra kritis strategis pemerintah dalam perumusan kebijakan publik yang berdampak pada kehidupan keagamaan.

Berikut adalah daftar Ketua Umum, Sekretaris Jenderal, dan Ketua Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dari masa berdiri (1975) hingga periode kepengurusan saat ini:

1. Ketua Umum MUI (1975 – Sekarang)

Periode Nama Ketua Umum Catatan / Peristiwa Penting
1975 – 1981 Prof. Dr. H. Abdul Malik Karim Amrullah (Buya Hamka) Ketua Umum pertama, meletakkan dasar independensi MUI.
1981 – 1983 KH. M. Syukri Ghozali Meneruskan kepemimpinan pasca mundurnya Buya Hamka.
1983 – 1990 KH. Hasan Basri Memimpin selama dua periode kepengurusan.
1990 – 2000 Prof. KH. Ali Yafie Mengawal peran MUI pada masa transisi Orde Baru ke Reformasi.
2000 – 2014 Dr. (H.C.) KH. Sahal Mahfudz Memimpin MUI selama tiga periode (2000, 2005, 2010).
2014 – 2015 Prof. Dr. KH. Din Syamsuddin Melanjutkan kepemimpinan pasca wafatnya KH. Sahal Mahfudz.
2015 – 2020 Prof. Dr. (H.C.) KH. Ma'ruf Amin Terpilih menjadi Wakil Presiden RI pada 2019, lalu menjadi Ketua Umum Non-aktif.
2020 – 2023 KH. Miftachul Akhyar Terpilih pada Munas X MUI tahun 2020.
2023 – Sekarang KH. Anwar Iskandar Ditetapkan sebagai Ketua Umum pengganti dalam Rapat Pleno MUI 2023.

Periode	Nama Ketua Umum	Catatan / Peristiwa Penting
1975 – 1981	Prof. Dr. H. Abdul Malik Karim Amrullah (Buya Hamka)	Ketua Umum pertama, meletakkan dasar independensi MUI.
1981 – 1983	KH. M. Syukri Ghozali	Meneruskan kepemimpinan pasca mundurnya Buya Hamka.
1983 – 1990	KH. Hasan Basri	Memimpin selama dua periode kepengurusan.
1990 – 2000	Prof. KH. Ali Yafie	Mengawal peran MUI pada masa transisi Orde Baru ke Reformasi.
2000 – 2014	Dr. (H.C.) KH. Sahal Mahfudz	Memimpin MUI selama tiga periode (2000, 2005, 2010).
2014 – 2015	Prof. Dr. KH. Din Syamsuddin	Melanjutkan kepemimpinan pasca wafatnya KH. Sahal Mahfudz.
2015 – 2020	Prof. Dr. (H.C.) KH. Ma'ruf Amin	Terpilih menjadi Wakil Presiden RI pada 2019, lalu menjadi Ketua Umum Non-aktif.
2020 – 2023	KH. Miftachul Akhyar	Terpilih pada Munas X MUI tahun 2020.
2023 – Sekarang	KH. Anwar Iskandar	Ditetapkan sebagai Ketua Umum pengganti dalam Rapat Pleno MUI 2023.

2. Sekretaris Jenderal MUI (1975 – Sekarang)

Periode Nama Sekretaris Jenderal
1975 – 1980 Drs. H. Kafrawi Ridwan
1980 – 1985 H. Burhani Tjokrohandoko
1985 – 1990 H. HS. Prodjokusumo
1990 – 2000 Drs. H. Nazri Adlani
2000 – 2005 Prof. Dr. H. Din Syamsuddin
2005 – 2015 Drs. H. Ichwan Sam
2015 – 2020 Dr. H. Anwar Abbas, M.M., M.Ag.
2020 – Sekarang Dr. H. Amirsyah Tambunan, M.A.

Periode	Nama Sekretaris Jenderal
1975 – 1980	Drs. H. Kafrawi Ridwan
1980 – 1985	H. Burhani Tjokrohandoko
1985 – 1990	H. HS. Prodjokusumo
1990 – 2000	Drs. H. Nazri Adlani
2000 – 2005	Prof. Dr. H. Din Syamsuddin
2005 – 2015	Drs. H. Ichwan Sam
2015 – 2020	Dr. H. Anwar Abbas, M.M., M.Ag.
2020 – Sekarang	Dr. H. Amirsyah Tambunan, M.A.

3. Ketua Komisi Fatwa MUI (1975 – Sekarang)

Komisi Fatwa merupakan salah satu komisi paling vital di MUI yang bertugas merumuskan dan mengeluarkan fatwa keagamaan.
Periode Nama Ketua Komisi Fatwa
1975 – 1985 KH. Syukri Ghozali
1985 – 2000 KH. Ibrahim Hosen, L cavity / LLD.
2000 – 2015 Prof. Dr. (H.C.) KH. Ma'ruf Amin
2015 – 2020 Prof. Dr. H. Hasanuddin AF, M.A.
2020 – Sekarang Prof. Dr. H. Asrorun Niam Sholeh, M.A.

MUI KAB. BANGGAI LAUT